Praktisi HRD Cikarang Tepis Isu Job Fair Hanya Formalitas dan Seremonial.

Cikarang,-

Hallo pabrikers, praktisi HRD di kawasan industri Cikarang menepis anggapan bahwa job fair Bekasi Siap Kerja  yang diselanggarakan Pemkab Bekasi hanya bersifat formalitas. Mereka menyebut pelaksanaan bursa kerja benar-benar membuka peluang riil bagi pencari kerja dan dilakukan dengan proses yang transparan. Salah satu HRD Manager  yang juga koordinator perusahaan peserta job fair, Meilani, menyampaikan bahwa setiap perusahaan wajib menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara terbuka sejak tahap technical meeting. “ Di Perusahaan kami aja cuma buka tiga posisi tetap diterima Disnaker tanpa harus dimark-up. Kalau yang lowongannya di bawah lima posisi, stand-nya digabung dengan perusahaan lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Screenshoot Medsos Job Fair Hanya formalitas

Meilani juga menegaskan bahwa saat technical meeting, semua perusahaan diabsen satu per satu dan diminta menyebutkan jumlah kebutuhan tenaga kerja secara langsung di hadapan peserta lain. Hal ini, menurutnya, memastikan transparansi proses rekrutmen. Senada, HR dari salah satu perusahaan asal Korea, Nugroho, menilai bahwa asumsi liar di media sosial perlu diluruskan. “Menurut saya, komentar di medsos adalah asumsi yang digiring untuk jadi opini. Tetap berprasangka baik terhadap aktivitas job fair ini,” ujarnya. Ia mendorong pemerintah daerah agar menyampaikan hasil konkret dari pelaksanaan job fair kepada masyarakat. “Contohnya, Lotte Chemical buka posisi Operator Produksi sebanyak tiga orang, pelamar di job fair kemarin ada 30 orang, yang diterima tiga orang untuk menggantikan yang habis kontrak,” jelasnya.

Menurut Nugroho, dari data tersebut terlihat bahwa proses rekrutmen benar-benar terjadi dan bukan hanya seremonial. Namun ia juga mengingatkan, meskipun ada penyerapan tenaga kerja, jumlah pencari kerja tidak serta-merta berkurang karena pergantian karyawan tetap berlangsung. Pernyataan ini menjadi tanggapan atas isu di media sosial yang menyebut job fair sebagai kegiatan formalitas semata. Praktisi HR meminta publik memberi waktu kepada perusahaan dan pemerintah daerah untuk memproses lamaran dan menyampaikan hasilnya secara bertahap.(*)